h1

Evaluasi BEM UI Terhadap Pross BOP Berkeadilan Tahun 2009

January 11, 2010

Evaluasi BEM UI Terhadap Pross BOP Berkeadilan Tahun 2009

Makna Keadilan : Memaknai Keadilan Sebenarnya Dalam BOP-B

“Justice is the first virtue of social institutions,

as truth is of systems of thought.”[1]

Berbicara masalah keadilan, maka tentunya perdebatan tidak akan pernah selesai karena memang pada dasarnya makna keadilan sangatlah variatif tergantung dari pemaknaan yang dilakukan oleh subjek tertentu. Namun dalam melihat memaknai Biaya Operasional Pendidikan, maka kita dapat mengaitkannya dengan konsep keadilan distributif.  Dalam konsep keadilan distributif sendiri terdapat beberapa pembagian mulai dari Equal, meritocratic, berdasarkan  status  social status, kebutuhan, atau berdasarkan hak cipta. Namun, dari arti tersebut, hampir seluruh teoritis keadilan distributif mendefinisikan bahwa seluruh manusia harus mendapatkan sesuatu yang pantas untuk didapatnya (everyone should get what they deserve). Setiap orang harus mendapatkan sebuah keadilan dimana orang tersebut mendapatkan sesuatu yang pantas untuk didapatkan oleh orang tersebut. Orang yang kerja keras mendapatkan sesuatu yang pantas sesuai dengan kerja kerasnya. Orang yang memiliki talenta khusus mendapatkan sesuatu yang pantas sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut maka satu hal yang penting adalah bahwa nilai yang diberikan terhadap seseorang berbeda antar satu sama yang lain, semua tergantung dari aspek kepantasan.

Melihat hal tersebut bahwa setiap orang mendapatkan nilai yang berbeda antar satu sama lain tergantung dari aspek deserve, lalu dikaitkan dalam konteks Biaya Operasional Pendidikan, maka yang seharusnya adalah adanya pembedaan mahasiswa satu sama lain dalam hal kewajiban biaya pendidikan karena setiap mahasiswa memiliki variabel-variabel tidak tetap yang sangat mempengaruhi faktor kepantasan. Kepantasan dalam konteks biaya operasional pendidikan menjadi berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam membayar biaya pendidikan. Hal tersebut membuat narasi besar dari BOP yang merepresentasikan konsep keadilan distributif adalah :

Setiap Orang Membayar Sesuai Dengan Kemampuannya

Maka, konsep BOP-B diawal dimana setiap orang membayar sesuai dengan kemampuannya yang dilandasi oleh sistem matriks dengan range biaya tertentu menjadi sebuah gambaran akan makna keadilan distributif dalam sistem biaya operasional pendidikan di UI.

Judul dan substansi Biaya Operasional Pendidikan – Berkeadilan (BOP-B) dapat dianggap sebagai sebuah konsep yang paling menggambarkan makna keadilan distributif. Namun, dalam konteks Biaya Operasional Pendidikan – Berkeadilan (BOP-B) kita tidak bisa hanya menghentikan penjelasan ini hanya dalam tataran substansinya saja, tetapi lebih dari itu, faktor teknis dilapangan menjadi sangat peting, bahkan akan mempengaruhi makna keadilan itu sendiri. Pada akhirnya, adil atau tidaknya BOP-B sangat bergantung dari pelaksanaan dilapangan. Jika pelaksanaan dilapangan sesuai dengan substansi dan perangkat sistem BOP-B tersebut maka BOP-B dapat disimpulkan merepresentasikan sebuah keadilan distributif. Namun jika dalam tataran pelaksanaannya tidak sesuai dengan substansi dan  perangkat sistem BOP-B tersebut maka BOP-B dapat disimpulkan tidak merepresentasikan sebuah keadilan distributif.

Evaluasi BEM UI  Terhadap sistem BOP Berkeadilan

System BOP Berkeadilan pada dasarnya merupakan sebuah system yang sangat kompleks. Kerumitannya ada sejak fase pra-pelaksanaan karena fase ini memiliki tujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memahami system pembayaran ini secara detail, hingga pasca pelaksanaan kegiatan yang memiliki tujuan untuk memastikan seluruh mahasiswa baru yang diterima oleh UI sama sekali tidak ada yang keluar atau tidak jadi masuk UI karena permasalahan biaya.

Kerumitan system ini sebenarnya telah teridentifikasi sejak pelaksanaannya yang pertama yaitu pada tahun 2008, yaitu (1) Dibutuhkannya berkas yang tervalidasi dan akurat untuk menghindari cheat, (2) Publikasi yang massif agar seluruh calon mahasiswa UI memahami seluruh hak dan kewajibannya dan mematuhinya dengan benar, (3) Sistem pengolahan data yang benar dan sama di seluruh fakultas, (4) Matriks yang adil, dan (5) Proses banding yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan.

Kelima hal di atas merupakan lima hal dasar yang harus dipenuhi agar system ini dapat berjalan dengan baik. Setiap poin memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain agar setiap mahasiswa baru dapat diberikan tanggung jawabnya benar-benar sesuai dengan kemampuannya, bukan dari keterpaksaan membayar, berhutang ataupun malah mundur dari kompetisi yang padahal sudah dimenangkannya.

System BOP Berkeadilan dimaksudkan agar sama sekali tidak ada mahasiswa yang terdiskriminasi karena permasalahan biaya. Hal ini sejalan dengan julukan UI sebagai kampus rakyat, yaitu kampus yang hanya menerapkan seleksi akademik saja, bukan seleksi financial. Dengan terminology keadilan yang disandangnya, BOP Berkeadilan memiliki kekuatan untuk menerapkan satu system yang sama terhadap seluruh mahasiswa baru. Tidak ada diskriminasi terhadap sebagian mahasiswa yang merasa tidak mampu dan tidak pernah dibenarkan system ini dirubah fungsinya menjadi system untuk memproses keringanan.

Dari kelima hal dasar tersebut di atas, untuk proses BOP Berkeadilan tahun 2009, kami memiliki beberapa evaluasi yang ingin kami sampaikan melalui rangkaian tulisan kami ini.

1. Dibutuhkannya berkas yang tervalidasi dan akurat untuk menghindari cheat

Berkas yang tervalidasi dan data yang akurat merupakan poin yang sangat penting dalam mendukung proses ini. Setiap berkas dan data yang dikumpulkan akan menentukan berapa besaran biaya yang akan dibayar oleh setiap mahasiswa baru, karena data yang diberikan dan dikumpulkan diharapkan akan menggambarkan kondisi financial dan kemampuan keluarga penangung biaya mahasiswa baru. Data yang berada pada kondisi cheat akan merubah nilai dari BOP-B dari yang seharusnya dan juga filosofi berkeadilan itu sendiri. Maka, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa data yang diberikan tervalidasi secara benar.

Saat ini rektorat hanya dapat mengumpulkan data yang berasal dari orang tua mahasiswa baru saja. Namun permasalahannya rektorat sendiri tidak sepenuhnya percaya terhadap data yang diberikan itu dengan mengeluarkan statement terminology “coba-coba”. Idealnya, dengan menggunakan system ini, terminology itu sudah hilang karena seluruh mahasiswa sudah diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawabnya, asalkan validasi data berlangsung dengan baik. Jangan sampai dengan alasan untuk menghindari orang-orang yang coba-coba, rektorat malah mengorbankan orang yang benar-benar tidak mampu.

Saat ini memang telah ada usaha dari beberapa fakultas untuk melakukan usaha validasi ini dengan lebih optimal, yaitu dengan cara survey. Namun permasalahannya, hal ini tidak dilakukan secara massif di seluruh fakultas dan sengaja diakhirkan karena menunggu para mahasiswa tetap “keukeuh” untuk tidak membayar lebih dari kesanggupannya. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpuasan para mahasiswa baru karena mereka dengan sangat terpaksa membayar melalui hutang dan pinjaman untuk tetap dapat kuliah di UI.

2. Publikasi yang massif

Publikasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait dengan seluk beluk system kepada seluruh mahasiswa baru dan kepada seluruh orang-orang yang terkait dengan sisem ini. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak dan apa-apa saja yang menjadi kewajibannya, karena setiap hak dan kewajiban dari mahasiswa baru sangat berperan terhadap berlangsungnya dan suksesnya kegiatan ini.

Content yang seharusnya masuk menjadi bahan publikasi adalah (1) Kejelasan mengenai range pembayaran, (2) Berkas apa saja yang perlu diberikan untuk diolah, (3) SK Rektor terkait dengan mekanisme dan alur pada saat penerapannya, (4) Mekanisme pelaksanaan dan alur pengajuan berkas, (5) Filosofi berkeadilan yang sebenarnya, (6) Hak dan kewajiban masing-masing calon mahasiswa baru.

Perlu ditekankan pada publikasi yang diberikan bahwa setiap mahasiswa baru yang lolos tanpa terkecuali wajib menyerahkan berkas data yang sama serta melalui mekanisme dan tahap yang sama. Sehingga nantinya setiap mahasiswa akan merasakan mekanisme yang adil untuk dirinya. Pembayaran penuh bukanlah mekanisme lain yang memudahkan mereka agar tidak perlu melalui mekanisme BOP Berkeadilan, namun lebih merupakan sanksi bagi mereka yang tidak mau menyerahkan data dan berkas. Bukan seperti pelaksanaan pada saat ini, mahasiswa yang tidak mampu membayar batas atas diberi “hukuman” untuk melewati proses BOP Berkeadilan yang serba rumit dengan topeng keringanan. Oleh karena itu perlu diperjelas lagi BOP Berkeadilan itu adalah sistem yang benar-benar disesuaikan dengan keampuan mahasiswa dan para penanggung biaya.

3. Sistem

a. Keterlibatan Mahasiswa

Saat ini keterlibatan mahasiswa hanya ada pada tataran teknis saja, yaitu dalam hal meng-entry data dan berkas yang masuk, walaupun di beberapa fakultas ikut ambil bagian dalam proses survey. Namun terkait dengan hal-hal yang strategis dan konsep, mahasiswa tidak pernah dilibatkan sama sekali. Ada kesan bahwa rektorat ingin menghilangkan peran mahasiswa, terutama peran BEM UI. Hal ini dibuktikan dengan perubahan peran BEM UI yang tercantum pada SK Rektor No 271 pasal 3 ayat 2. Bahkan untuk hal yang sudah tercantum pada SK Rektor saja di beberapa fakultas mahasiswa juga tidak dilibatkan dalam proses rekomendasi, penetapan dan proses keberatan.

Beberapa fakultas yang melibatkan mahasiswa sampai tahap penetapan diantaranya FE, Psikologi, FIB, dimana kesma fakultas tersebut terlibat sampai pada tahap penetapan akhir setelah proses keberatan. Hal sebaliknya terjadi di FT, kesma fakultas hanya memberikan rekomendasi kualitatif mahasiswa setelah entry data. Dan di FH,kesma fakultas hanya sampai pada tahap rekomendasi awal. Atau kasus di FKG dimana kesma fakultas terlibat sampai tahap penetapan bersama wadek, namun ditemukan kenyataan bahwa nilai yang terpampang di web tagihan ternyata berbeda dan mengalami peningkatan jauh dari hasil matriks mahasiswa yang bersangkutan.

b. Sentralisasi

Di awal, dengan alasan untuk melakukan perbaikan terhadap evaluasi pelaksanaan BOP Berkeadilan pada tahun 2008, Rektorat memutuskan untuk melakukan sentralisasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi permasalahan local fakultas seperti merubah matriks yang digunakan. Namun pada pelaksanaannya, sentralisasi yang dilakukan hanyalah sentralisasi dalam tataran teknis saja, yaitu hanya untuk melakukan entry data dan verifikasi berkas saja. Hal inilah yang membuat sentralisasi ini menjadi rancu. Karena pada faktanya masih terdapat beberapa permasalahan di local fakultas, karena setelah melakukan entry data dan verifikasi berkas yang terpusat, data-data tersebut tetap dikembalikan prosesnya ke local fakultas masing-masing.

Seharusnya walaupun sistem ini terpusat, namun perlu diperjelas mengenai pembagian kerja dan proses yang dilakukan di fakultas melalui SOP teknis yang detail dan mengikat. Hal ini menjadi sangat mendasar karena saat ini rektorat tidak memiliki wewenang penuh terhadap system ini dan rektoratpun juga tidak mampu mengikat fakultas dalam kebijakan terpusat, sehingga kebijakan yang diambil dilempar tanggung jawabnya ke rapat mahalum yang tidak jelas penanggungjawabnya.

c. Ada beberapa fakultas yang menargetkan pemasukan

Di beberapa fakultas, terdapat targetan pemenuhan kuota pembiayaan yang harus dipenuhi dengan alasan untuk menutupi defisit atau tidak turun dari pendapatan pada tahun lalu, hal ini sangat sulit diterima karena setiap tahun kondisi perekonomian mahasiswa yang masuk selalu tidak sama. Terdapat perbedaan berupa kenaikan ataupun bahkan penurunan terkait dengan penerimaan dana universitas yang berasal dari mahasiswa. Hal ini juga terkait dengan kesepakatan pada tahun lalu, bahwa tidak pernah ada penargetan biaya yang diterima oleh universitas yang berasal dari mahasiswa. Bahkan elihat kondisi perekonomian global saat ini, terutama pertubuhan ekonomi Indonesia yang tidak sebaik tahun 2008, sangat dimungkinkan bila pendapatan universitas yang berasal dari mahasiswa juga turun.

Selain hal yang disebutkan di atas, faktor perubahan matriks beserta komponen variabelnya juga akan sangat berpengaruh terhadap perubahan nominal pemasukan universitas dan juga menyebabkan kemungkinan untuk nilai pemasukan yang sama dengan tahun sebelumnya tidak dapat dipastikan naik ataupun turunnya. Dari kedua hal di atas, maka tidak dapat dibenarkan adanya fakultas yang menargetkan pemasukan.

System ini seakan-akan berubah menjadi system flat sebesar 7,5 juta untuk IPA dan 5 juta untuk IPS. Namun memiliki system keringanan pula yang bernama BOP-Berkeadilan. Kata adil disini hanyalah alat yang digunakan oleh rektorat guna menyandingkan kenaikan biaya di UI secara besar2an.

4. Proses banding yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan.

Mekanisme keberatan yang dimiliki oleh setiap fakultas berbeda-beda. Ada fakultas yang hanya menerapkan via email saja dan proses pengajuan keberatan berubah di tampilan tagihan yang harus dibayarkan seperti di FE, ada pula fakultas yang melakukan wawancara pasca pengajuan keberatan via email dan menerima mahasiswa yang keberatan untuk beratatap muka seperti di Psikologi, FIB, FMIPA dan beberapa fakultas lain, yang menjadi permasalahan adalah di fakultas yang menahan untuk survey minimal dalam bentuk wawancara tatap muka sampai batas akhir pembayaran menurut web BOPB yang menimbulkan keresahan di mahasiswa baru karena ketidakjelasan jumlah tagihan yang harus dibayarkan, salah satu contoh kasus di FT. Dari hasil jaring aspirasi bersama rekan-rekan paguyuban, proses tatap muka untuk menyampaikan keberatan di rasa perlu untuk menyampaikan pertimbangan dan keberatan. Beberapa info yang diperoleh, ternyata keberatan maba tidak hanya karena ketidaksanggupan memenuhi tagihan, tetapi juga beberapa alasan lain yang memerlukan penjelasan dari pihak fakultas, misal; menyanggupi jumlah tagihan namun cicilan pertama 40% dirasa cukup berat untuk dipenuhi, tahapan cicilan yang lebih dari 3 periode, dll.

Perbandingan SK Pelaksanaan BOP-Berkeadilan

Perbandingan SK 432B/2008 dengan SK 271/2009

SK 432B pasal 3 ayat 2 (Tentang Keterlibatan Mahasiswa)

SK 271 pasal 3 ayat 2

Catatan        : Perlu diperjelas mengapa terdapat perubahan redaksional terhadap peran BEM UI pada SK tersebut.

SK 432B pasal 3 ayat 3 (Proses Wawancara dalam rangkaian proses BOPB)

SK 271 pasal 3 ayat 3

Catatan       : dari kedua SK diatas diperlukan adanya SOP teknis yang mengatur secara jelas pelaksanaan di fakultas dan universitas secara enyeluruh sehingga tidak ada perbedaan implementasi di semua lini

SK 432B pasal 4 ayat 1 (Sentralisasi dan kewajiban menyerahkan berkas bagi mahasiswa)

SK 271 pasal 4 ayat 1

Catatan       : kata wajib harapannya menjadi landasan kuat untuk mengganti redaksional kata “keringanan” menjadi “BOP berkeadilan” di publikasi. Karena BOP berkeadilan bukanlah salah satu pilihan yang berupa keringanan seperti dalam cara pembayaran  sistem flat. Dalam SK ini juga termuat adanya proses sentralisasi dengan menyerahkan berkas ke dir. Kemahasiswaan universitas, dengan demikian masukannya adalah agar terbit SOP teknis yang mengatur seluruh pelaksanaan dibawah koordinasi Kemahasiswaan Universitas. SK

432B pasal 7 ayat 4 (Jaminan bagi mahasiswa yang tidak mampu untuk tetap bisa kuliah di UI)

SK 271 pasal 7 ayat 4

Catatan       : perubahan redaksional dari jaminan rektor menjadi jaminan universitas, diharapkan dapat mendukung adanya SOP Teknis yang menunjukkan bahwa menjadi tanggung jawab semua pihak (universitas) untuk menjamin maba tidak akan mundur karena masalah biaya pendidikan

SK 432B pasal 8 (Tentang Publikasi BOPB)

SK 271 pasal 8

Catatan        : Perlu diperjelas mengapa terdapat perubahan redaksional terhadap kata wajib pada SK tersebut.

SK 271 pasal 9

SK 432B pasal 9


Lampiran Evaluasi Hasil Kesma-Link

1. Publikasi BOPB2009

Redaksional kata di Outline BOPB yang dirasa rancu dan tidak jelas. (ex biaya pendidikan yang bukan berupa range, BOPB=keringanan

Masukan : Mengganti redaksional “Mengajukan Keringanan” dengan “BOP Berkeadilan”, sehingga tidak menimbulkan anggapan adanya sistem pembayaran flat 5 dan 7,5 juta di UI.

2. Terjadi kesalahan pengumuman penetapan biaya pendidikan, dimana semua maba mendapatkan nilai maksimal, karena terjadi kesalahan teknis pada sistem. Meskipun hanya terjadi kurang lebih selama 10 jam (dari jam 00.00-10.00), namun cukup menimbulkan keresahan.

Masukannya : Harapannya perbaikan infrastruktur sistem online, terutama apabila sistem online akan tetap dijalankan ditahun-tahun mendatang, dapat dilakukan sebelum proses BOPB berjalan. Karena web BOPB merupakan satu-satunya akses maba untuk mendapat informasi tagihan BP. Kasus yang ditemui di lapangan, terdapat beberapa maba yang memutuskan untuk memilih UGM, karena melihat jumlah tagihan full.

3. Kerancuan timeline, dari evaluasi dengan paguyuban, maba mendapatkan kebingungan dengan publikasi di web mengenai batas akhir pembayaran cicilan pertama tanggal 11 mei, yang kemudian disusul dengan publikasi tentang pengembalian surat kesanggupan bayar yang diakhiri tanggal 11 mei. Sementara setelah surat kesanggupan dikirim dan sampai, perlu dilakukan update biaya pendidikan, agar maba dapat melakukan cicilan pertama sebesar 40%. Terjadi keresahan, karena setelah pengembalian surat kesanggupan, maba tidak bisa langsung melakukan pembayaran sebelum update sementara sudah sampai pada batas akhir pembayaran.

Masukannya : harap dilakukan update informasi yang jelas sehingga tidak terjadi kebingungan di maba atau orang tua maba

4. Tahap Sentralisasi

Pelaksanaan BOPB 2009 yang direncanakan tersentralisasi di tingkat UI, pada kenyataannya hanya dilakukan sampai tahap entry data berkas selesai. Pada tahap ini pun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Diantaranya adalah :

  • Trial data dilaksanakan pada rentang waktu penerimaan berkas, bukan sebelum penerimaan berkas, dengan alasan rumusan matriks yang baru belum selesai disepakati. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan infrastruktur di awal, terutama matriks yang menjadi tools utama BOPB.

Masukannya : Idealnya pelatihan entry data dilakukan sebelum proses penerimaan berkas berjalan.

  • Sentralisasi yang dirasa kurang manfaatnya, karena hanya pada sampai pada tahap entry data saja, sementara rumusan dimasukkan di fakultas masing-masing. Nilai ke-UI-an yang menjadi landasan adanya sentralisasi dalam BOPB dengan menggunakan matriks sebagai pedoman menjadi tidak efektif lagi.

Masukan : Ada SOP teknis yang jelas dan tertulis dan mengikat fakultas untuk mengikuti SK yang telah dikeluarkan.

  • Pengunduran waktu pengumuman karena rumusan matriks yang belum selesai sampai pada tahap pengumuman hasil tanggal 28 April yang diundur sampai tanggal 1 Mei

5. Pasca Sentralisasi

Beberapa hal di atas merupakan permasalahan yang terjadi pada saat entry data di GKFM. Proses selanjutnya di fakultas pun memiliki beberapa hal yang perlu dievaluasi.

  • Perbedaan keterlibatan peranan kesma di tiap-tiap fakultas. Pelaksanaan teknis Tidak sesuai dengan sk 271 babIII pasal 3.

Yang dirasakan di lapangan, meskipun informasi untuk mahasiswa (kesma fak) dibatasi, tetap saja maba atau orang tua maba akan datang ke fakultas dan kemungkinan besar akan diarahkan ke bem fakultas, dalam hal ini adalah kesma fakultas. Sehingga ketidakterlibatan kesma fakultas dalam proses pelaksanaan, minimal info jelas proses yang sedang berjalan, hanya akan menambah kebingungan maba dan berpotensi maba mendapat info dari sumber yang tidak jelas. Hal ini didasari pula dengan catatan bahwa mahalum tidak selalu berada di tempat untuk menerima keluhan maba.

  • Penetapan BP di beberapa fakultas dengan targetan yang harus dipenuhi, dengan alasan menutupi defisit atau minimal tidak ada penurunan pemasukan dari tahun sebelumnya, agak sulit dipenuhi dengan alasan :

–          Kondisi ekonomi mahasiswa di setiap tahun tidak selalu sama

–          Perubahan matriks yang lebih baik dan lebih berkeadilan untuk kelas menengah, menyebabkan kemungkinan untuk nilai pemasukan yang sama dengan tahun sebelumnya tidak dapat dipastikan

  • Mekanisme keberatan yang berbeda di setiap fakultas. Dari hasil jaring aspirasi bersama rekan-rekan paguyuban, proses tatap muka untuk menyampaikan keberatan di rasa perlu untuk menyampaikan pertimbangan dan keberatan. Beberapa info yang diperoleh, ternyata keberatan maba tidak hanya karena ketidaksanggupan memenuhi tagihan, tetapi juga beberapa alasan lain yang memerlukan penjelasan dari pihak fakultas, misal; menyanggupi jumlah tagihan namun cicilan pertama 40% dirasa cukup berat untuk dipenuhi, tahapan cicilan yang lebih dari 3 periode, dll.


[1] John Rawls, A Theory of Justice (revised edn, Oxford: OUP, 1999), p. 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: